SUMENEP, KanalMadura.Id- Program Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP) senilai Rp1,7 triliun di Kabupaten Sumenep mulai menuai sorotan tajam. Aliansi Pemuda Peduli Rakyat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi program jumbo tersebut, termasuk memeriksa Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Chainur Rasyid.
Desakan itu bukan tanpa alasan. Chainur Rasyid, yang juga pernah menjabat Kepala Disperindag Sumenep, disebut sempat terseret dalam polemik dugaan korupsi proyek P4TM atau Pompa Air Tanpa Motor di Desa Lebeng Barat, Kecamatan Pasongsongan.
Syauqi Ketua Aliansi Pemuda Peduli Rakyat, menilai rekam jejak proyek sebelumnya harus menjadi perhatian serius sebelum HDDAP dijalankan secara masif.
“KPK yang dikabarkan turun ke Sumenep jangan tutup mata. Kadis Pertanian maupun mantan Kadis Perindag perlu diperiksa karena pernah muncul dugaan persoalan pada proyek pompa air yang sampai hari ini manfaatnya dipertanyakan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, proyek bernilai fantastis sangat rawan disalahgunakan apabila pengawasan lemah. Ia khawatir HDDAP hanya menjadi proyek besar di atas kertas tanpa dampak nyata bagi petani di lapangan.
“Jangan sampai petani kembali dijadikan tameng proyek. Anggaran besar harus benar-benar diawasi agar tidak berakhir seperti proyek sebelumnya yang sekarang kondisinya amburadul,” tegasnya.
Aliansi Pemuda Peduli Rakyat juga mendesak aparat penegak hukum membuka kembali evaluasi terhadap proyek-proyek lama yang dianggap gagal dan sarat persoalan.
Sementara hingga berita ini ditulis, pihak DKPP Sumenep belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut.