gambar ilustrasi
Pamekasan, Kanalmadura,- Pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Candi Burung 1 Kecamatan Proppo, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, diduga tidak prosedur. Pasalnya, tandatangan ketua komite sekolah ditengarai dipalsukan.
Ketua Komite SDN Candi Burung 1 Kecamatan Proppo Pamekasan, H.Lukman mengungkapkan, sejak dirinya menjadi ketua komite sekolah tidak pernah ada permintaan tandatangan untuk pencairan BOS baik berupa SPJ atau RKAS.
“Belum pernah (minta tanda tangan, red). Sebagai Komite selama ini saya belum pernah dilibatkan apalagi dimintai tandatangan RKAS atau SPJ,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (13/11/2019).
Sebelumnya dirinya selama ini memang tidak pernah mengetahui syarat pencairan dana BOS yang mengharuskan tandatangan komite sekolah dalam SPJ dana BOS.
Menurutnya kuat kemungkinan pada pencairan sebelumnya tandatangannya dipalsukan.
“Untuk pencairan sebelumnya bisa saja dipalsukan tandatangannya atau bagaimana tidak tahu. ,” kata H.Lukman.
Dikonfirmasi via telepon kepala SDN Candi Burung 1 (Riyadus) yang bersangkutan tidak pernah diangkat, saat didatangi ke sekolah yang bersangkutan mengelak.
"maaf saya bukan kepala sekolah, kepala sekolah sedang ke dinas, saya hanya bawahan". Ujarnya
Sementara itu Abd Rahem, ketua umum LSM Gerakan Masyarakat Pemantauan Korupsi GEMPAR yang ikut serta untuk mengklarifikasi persoalan tersebut mengaku akan menindaklanjuti masalah tersebut.
"Nanti akan kami tindak lanjuti dan akan kita laporkan kepada pihak terkait, sebab ini menyangkut anggaran apalagi ada indikasi pemalsuan tanda tangan". Ujarnya
dia juga menambahkan, perbuatan memalsu tanda tangan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) KUHP yang ancamannya yakni hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
Untuk diketahui pada triwulan kedua SDN Candi Burung 1 telah menerima anggaran Dana BOS sebesar Rp.20.000.000.- dengan jumlah siswa sebanyak 125 siswa.*(rd)
