Kantor DPRD pamekasan Diserbu Nelayan

Kantor DPRD pamekasan Diserbu Nelayan

Monday, 8 January 2018, 21:47

PAMEKASAN,kanalmadura.com -  senin,  8/1. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), yang sebagian besar merupakan warga nelayan dari Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan serentak serbu kantor DPRD Pamekasan, mereka menuntut dan menolak Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP).

Tak hanya dipamekasan madura unjuk rasa penolakan permen KP ini juga terjadi di kota besar daerah lainnya meliputi; Lampung, Pandeglang Banten, Tegal Jawa Tengah, Pati Jawa Tengah, Rembang Jawa Tengah, Tuban Jawa Timur, Lamongan Jawa Timur.

Massa aksi yang tergabung dari ANNI ini memulai start dari Monumen Arek Lancor menuju Kantor DPRD Kab. Pamekasan, dengan membawa beberapa tuntutan yang di orasikannya.

Meraka Menuntut legalitas catrang secara Nasional dengan tidak membatasi ukuran GT kapal kepada Presiden Jokowi melalui Mentri Kelautan dan Perikanan.

Meminta kepada Presiden Jokowi melalui Mentri Kelautan dan Perikanan agar nelayan catrang tetap bisa melaut menggunakan alat tangkat catrang secara bersama-sama.

Meminta kepada Presiden Jokowi melalui aparat penegak hukum dilaut untuk tidak ada penangkapan terhadap nelayan catrang selama belum ada legalitas alat tangkap catrang.

Menolak pemberlakuan pelarangan alat tangkap catrang, dan nelayan catrang sial tarung.

Aultan Taqdir, Korlap aksi mengatakan, "Kami kesini dalam rangka menyampaikan aspirasi atau menyampaikan keinginan kami, kepada Bupati Pamekasan, jajaran pemkab dan DPRD, agar bisa peduli kepada nelayan," katanya.

"Permintaan kami dan dukungan kami agar Ketua DPRD dan jajaranya bisa menandatangani beberapa tuntutan-tuntutan kami yang kemudian nanti bisa disampaikan oleh DPRD ke Jakarta," tegasnya.

Sementara itu, Ismail, S.Hi, selaku Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, menanggapi keluh kesah massa aksi mengatakan, bahwa diri siap mengkawal dan membantunya.

"Baik, kami sangat mendukung ini. Nanti kami akan segera memberitahukannya hal ini kepada Presiden Joko Widodo," jelasnya.

Sebelum massa aksi dibubarkan, ratusan massa aksi menunggu penandatangan persetujuan dan dukungan dari DPRD, Sekda dan Plt. Bupati Pamekasan.

TerPopuler