Pamekasan, kanalmadura. Com - Sejumlah aktvis melakukan Unjuk Rasa Kekantor DPRD Pamekasan Madura Jawa Timur, Rabu (16/11/16) mereka menuntut profesionalitas pekerjaan Proyek dilingkungan Pemkab Pamekasan, namun aksi tersebut berujung ricuh bahkan nyaris kedua pihak (Pendemo Vs DPRD) Beradu Jotos.
Sejumlah orator mulai meneriakkan berbagai tuntutan diareal kantor DPRD sambil menunggu Kehadiran Pihak Terkait untuk melakukan dialog langsung dengan peserta aksi, namun berselang beberapa lama akhirnya terjadi mediasi untuk lebih kondusifnya penyampaian aspirasi yakni pihak DPRD meminta perwakilan dari pendemo.
Para orator dan Korlap Aksi dari sejumlah elemen itu pun masih merespon baik terkait adanya mediasi tersebut, akhirnya forum sidang penyampaian Aspirasi Masyarakat berlangsung di Ruang Komisi III.
Salah satu Tuntutan yang disampaikan dalam Forum tersebut yakni terkait Banyaknya Proyek Infrastruktur yang dinilai kualitas pekerjaannya jelek, tidak sesuai SPEK. Sehingga fakta yang terjadi usai proyek tersebut dilakukan, baru beberapa hari atau bulan sudah hancur.
Sehingga mereka menuntut agar DPRD Mengeluarkan Rekomendasi kepada BPK untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dilingkungan Pemkab Pamekasan, namun hal itu nampaknya terasa berat bagi anggota DPRD sehingga jawaban pihak Dewan dinilai berputar-putar, dan menuding ada keterlibatan pihak DPRD dalam persoalan Kasus Proyek Tersebut.
Situasi panas didalam forum itu rupanya membuat kedua pihak sama2 emosi, pihak Dewan merasa tidak dihargai dan pihak Pendemo merasa tidak direspon baik terkait tuntutannya, sehingga terjadi adu mulut, pihak massa sangat emosi, salah satu perwakilan, H. Nasir Korlap P2MP itu tiba-tiba berdiri dan seolah mau adu jotos dan bikin aksi heboh sambil lalu menuding pihak DPRD, yang lainpun ikut berdiri sambil berteriak saling tuding, akhirnya aparat kepolisian mencoba meredam keributan di forum audiensi itu.
Setelah polisi berhasil meredam keributan didalam forum itu akhirnya Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Imam Khusairi mencoba menyerap dan menampung semua tuntutan Peserta untuk diperjuangkan.
Peserta aksi pun bubar dengan kometmen, tetap menunggu reaksi selanjutnya dari pihak Dewan. (*)
