Pamekasan,KanalMadura.id- Hampir satu bulan, AMPP duduki kantor DPRD kabupaten Pamekasan dengan maksud apa yang menjadi tuntutan aksinya dapat dipenuhi oleh pihak DPRD kabupaten Pamekasan, yang kesemuanya tidak luput dari persoalan kinerja serta kedisiplinan DPRD kabupaten Pamekasan yang sangat memperihatinkan serta mengakibatkan banyaknya persoalan yang tak kunjung terselesaikan.
Perihal tingkat kedisiplinan Anggota DPRD kabupaten Pamekasan ini dapat disimpulkan dari sering ditemukannya anggota DPRD yang tingkat kehadirannya sangat renda, dan sudah seharusnya menurut mereka (AMPP) oknum-oknum anggota dewan tersebut di non aktifkan bahkan bila perlu diberhentikan dengan tidak hormat.
Syauqi pun menyampaikan bahwa, DPRD kabupaten Pamekasan bukan hanya rendah dalam hal kedisiplinan, melainkan pula rendah dalam capaian kinerja serta lalai dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab.
"Kalau soal kedisiplinan saya yakin publik sudah banyak yang tau dan faham seperti apa kondisi wakil rakyat kita itu, Namun lebih parahnya lagi ketika tanggung jawab yang harusnya mereka tuntaskan dan selesaikan malah mereka abaikan dan biarkan," Ucap Syauqi.
Banyaknya persoalan-persoalan yang sampai saat ini mandek di tubuh DPRD kabupaten Pamekasan sepertihalnya persoalan tanda tangan palsu, interpelasi mobil sigap dan pansus mobil sigap yang Syauqi pun sangat menyayangkan.
"Padahal fasilitas yang mereka dapat dari uang rakyat itu sangat luar biasa besar jumlahnya, salah satu contohnya seperti tunjangan rumah dinas dan tunjangan transportasinya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan bupati kabupaten Pamekasan itu sangat besar nominalnya. Jadi mengingat ini semua, saya sangat berharap kepada pihak eksekutif agar jangan terlalu memanjakan para wakil rakyat ini, sebab semakin mereka dimanja justru kinerja dan tanggung jawab mereka semakin mereka abaikan, kan buang-buang anggaran saja itu namanya jika uang rakyat diberikan kepada wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat," Tutupnya.*(swq)
