Herman Felani
(aktivis)
Pamekasan, Kanalmadura- Terkait dengan interpelasi mobil sehat yang di ajukan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan kepada Bupati Pamekasan Badrut Tamam terkesan lambat.
Hal itu diungkapkan oleh salah satu aktifis Pamekasan Herman Felani, menurutnya lambatnya interpelasi tersebut diduga karena ada unsur konspirasi antara Dewan dan Bupati Pamekasan.
"Interpelasi terkesan lambat di tangani oleh Bamus DPRD, artinya persoalan interpelasi sangat rentan dengan konspirasi antara oknom legislatif dan eksekutif,"katanya
Padahal menurutnya, persoalan interpelasi
saat ini sudah ditunggu tindak lanjutnya oleh masyarakat Pamekasan.
"Ini malah terkesan dimainkan ritmenya oleh legislatif, sehingga sampai saat ini jadwal interpelasi tersebut juga belum terbit kapan waktunya," tambahnya
Tambah lagi munculnya isu terbaru saat ini terkait salah satu oknom anggota DPRD Kabupaten Pamekasan yang diduga telah melakukan pemalsuan tanda tangan terkait dengan permohonan bantuan dana Covid-19 kepada Bank Jatim menurutnya sangat tidak etis dipertontonkan di publik.
"persoalan tersebut merupakan persoalan internal, jadi sangat memalukan sekali bila Anggota DPRD mempertontonkan hal tersebut di muka publik sebab ada BK yang berkapasitas menangani hal itu, jadi tidak perlu masyarakat disodorkan persoalan yang terjadi di internal DPRD, terkecuali ada tendensi politis dalam hal ini untuk menjatuhkan elektabilitas salah satu dari anggota Dewan yang di anggap merugikan bagi mereka, ya bisa jadi dan masuk akal" terangnya
Sehingga ia berharap DPRD tidak terlalu berlebihan merespon persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan di internal, sehingga tidak terkesan DPRD hanya jago dikandangnya sendiri, dan terlihat tumpul menyikapi persoalan interpelasi.
"Oleh karenanya, masyarakat jangan dibingungkan dengan persoalan baru yang sangat tidak substansial dan sangat tidak pantas dipertontonkan terhadap masyarakat secara luas,"tutupnya
