Interplasi bergulir, F-PKB menyerang

gambar: bendera partai PKB

Pamekasan, Kanal Madura,- Rencana anggota dewan perwakilan rakyat DPRD kabupaten pamekasan, madura, jawa timur untuk melakukan hak interplasi bekenaan dengan program hebat bupati pamekasan terkait penyediaan sarana pemberdayaan kesehatan masyarakat yang lebih kenal dengan "mobil SIGAP" masih bergulir dan menuai polemik.

Setelah memutuskan walk out dari pengajuan interpelasi yang digulirkan sejumlah anggota Fraksi DPRD Pamekasan, Fraksi PKB menuding interpelasi tak lebih dari sebuah kegenitan politik.

“Secara politik, hak interpelasi memang terkesan lebih seksi. Lebih atraktif. Seperti ada panggung politiknya. Visinya ingin menguatkan akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan. Sebenarnya, Pansus pilihan yang jauh lebih tepat daripada hak interpelasi,” ucap ketua fraksi PKB

Menurut Ketua F-PKB sikap walk out dipilihnya sebagai konsistensi sekaligus sebagai tanggung jawab politik PKB kepada publik.

Sebagai partai politik, F-PKB punya tanggung jawab untuk melakukan edukasi politik kepada publik. Jangan sampai fungsi representatsi politik dilakukan dengan langkah-langkah yang tidak konstitusional.

Menanggapi hal tersebut aktifis aliansi rakyat oposisi (ARAOP) M.Tosan angkat bicara menurutnya ketua fraksi tesebut harus lebih banyak lagi membaca buku, pasalnya Hak Interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam hal ini bupati pamekasan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan nenjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003 mekanismenya jelas harus ada beberapa anggota dewan dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi itu sudah terpenuhi,Usul disusun secara singkat dan jelas itu juga terpenuhi terus letak inkonstitusionalnya.

Saya pikir wajar F-PKB bersikap seperti itu kita sama-sama tau kalo pada kontestasi pilkada kemaren bupati terpilih kabupaten pamekasan diusung dan didukung ini bentuk pembelaan terhadap bupati pamekasan karna biar bagaimanapun kalo hak interplasi ini terlaksana akan berdapak buruk secara politik di mata masyarakat kabupaten pamekasan.

Terahir harapan terbesar saya dalam hak interplasi ini segera terlaksana masyarakat pemekasan menunggu itu semua,bila perlu lakukan secara terbuka untuk publik sudah banyak media sosial berbasis online dan itu semua gratis agar marwah DPRD semakin baik dan masayarakat pun merasa bangga dengan wakilnya sekali lagi lakukan secara live streaming Imbuh M.Tosan pria yang berasal dari pesisir selatan ini.*(swq)