Sampang, kanalmadura.com – Rabu, 15/3/2017. Puluhan massa dari lembaga swadaya masyarakat Madura Development Watch (MDW), menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sampang.
Aksi ini terkait persoalan yang membelit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sampang sejak tahun 2013 silam. Mereka juga menyoroti keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh pihak kejaksaan setempat terhadap tersangka Moh Hasan Ali selaku Dirut PT SMP.
Sidik, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) dari LSM MDW dalam orasinya mengatakan, dengan dikeluarkannya surat SP3 oleh kejaksaan negeri setempat, akan menggugurkan dirut PT SMP dari jeratan hukum. Padshal, sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Berselang 10 menit melakukan orasi di depan gedung DPRD Sampang, para pendemo langsung ditemui oleh tim Panitia Kerja (Panja) yang terdiri dari Fauzan Adima, Amin Arif Tirtana, Syamsuddin dan Syamsul.
Dalam pertemua itu, tim Panja siap mengkawal terkait tuntutan dari LSM MDW. “Kurun waktu 2 hari. Kita akan memanggil pihak terkait yang ada di dalam skandal BUMD,” paparnya di hadapan puluhan massa.
Dalam aksi turun jalan ini, LSM MDW menuntut kepada pihak DPRD untuk berperan aktif dalam pengusutan kasus BUMD.(*)
