Pamekasan,(kanalmadura.com)- Dari alokasi penyerapan beras Bulog Sub Divre XII Madura sebanyak 15.000 ton beras atau setara 25.000 ton gabah kering giling (GKG), sampai saat ini baru terealisasi 308,6 ton GKG (1,23%).
Menyikapi persoalan penyerapan gabah oleh Bulog Sub Divre XII Madura yang masih jauh dari target penyerapan, pihak kodim mengundang para pemilik usaha selep (penggilingan padi) di wilayah Kabupaten Pamekasan dengan Bulog Sub Divre XII Madura untuk mencari solusi penyerapan gabah.
Rapat yang dihadiri Kasiter Korem 084/Bhaskara Jaya, Kabulog Sub Divre XII Madura, Danramil dan 39 orang pengusaha beras dan penggilingan padi, dibuka dan dimoderatori oleh Dandim 0826 Letkol Arm Mawardi, S.A.P. Mengawali rapat, Dandim menjelaskan pentingnya penyerapan gabah/beras oleh Bulog dihadapkan kebijakan pemerintah dalam impor beras.
"Penyerapan Gabah dimaksudkan untuk mendukung swasembada pangan dan mencegah kebijakan impor beras, sehingga perlu dukungan dan kerjasama para pengusaha pemilik penggilingan padi untuk mensuksekan penyerapan 25.000 ton gabah oleh Bulog Sub Divre XII Madura" jelas Dandim.
Sementara itu, hasil serap aspirasi, persoalan yang mengemuka, yang menjadi kendala penyerapan gabah oleh Bulog adalah harga gabah yang ditetapkan Bulog Rp. 4650,- diterima di gudang dengan memperhitungkan kadar air dan kotoran, sedangkan dipasaran (tengkulak) sudah mencapai Rp. 5.000,- tanpa memperhitungkan kadar air dan kotoran.
Menurut salah satu pemilik sleep Hasan Basri menyatakan bahwa dikala masa panen Bulog tidak mampu membeli padi, sehingga hasil panen dibeli oleh pak haji (tengkulak) yang punya uang. "Sekarang saat bukan musim panen pak haji menjual dengan harga tinggi" terangnya. "Harga Bulog harus menyesuaikan, harga tinggi biar petani mau menjual gabahnya" tegas Hasan.
Persoalan lainnya adalah penyerapan gabah untuk wilayah Madura sangat sulit, karena masyarakat Madura lebih suka menyimpan gabah untuk persediaan selama satu tahun sampai musim panen yang akan datang. "Kalo beras, kami bisa bantu penyerapan" kata Hafiludin dari Kecamatan Galis.
Sementara itu menurut Kurniawan kepala Bulog Sub Divre XII Madura, kendala yang dihadapi adalah adanya aturan yang dikeluarkan Bulog Divre Jatim yang mengharuskan penyerapan dalam bentuk gabah dan HPP yang sudah ditetapkan.
