Pamekasan,KanalMadura.id,- Dugaan pemalsuan tanda tanga palsu oleh salah satu oknom anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan hingga saat ini belum menemui titik terang.
Kasus yang terbongkar sejak bulan juli 2020 yang lalu itu diketahui dilakukan oleh Anggota DPRD Pamekasan berinisial H dengan tujuan meminta CSR kepada Bank Jatim.
Namun hingga saat ini masyarakat di Pamekasan masih dibuat bingung oleh wakil rakyatnya sendiri lantaran kasus tersebut belum diproses sebagaimana mestinya.
Bahkan, ketua Komisi IV DPRD Pamekasan yang pertamakali membongkar kasus tersebut saat ini sudah ikut-ikutan tenggelam, hingga akhirnya kasus tersebut dilimpahkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan.
Namun lagi-lagi, BK DPRD Pamekasan sendiri yang saat ini dinahkodai oleh anggota DPRD Pamekasan Husnol Hidayat juga sama-sama tumpul tak ada taring.
Hingga akhirnya massa aksi dari aliansi pemuda peduli pamekasan (AMPP) meminta kepada DPRD Pamekasan agar kasus tersebut segera di bongkar ke akar akarnya.
Tak cukup sampai disitu, mereka hingga rela bertahan di depan kantor DPRD kabupaten Pamekasan perihal tuntutan-tuntutan aksinya yang tidak kunjung diberikan kepastian oleh pihak DPRD Kabupaten Pamekasan.
'Selain kasus pemalsuan tanda tangan, kita juga minta rekomendasi dari hasil interpelasi mobil sigap, dan laporan pansus mobil sigap,"kata Holis perwakilan AMPP
Menurutnya, proses dari penanganan kasus tersebut terlalu lambat bahkan terkesan sengaja dibiarkan Tampa ada kejelasan, atas hal tersebut massa aksi mendesak agar BK DPRD bersikap profesional dengan segera mengeluarkan putusan perihal persoalan tanda tangan palsu yang diduga kuat dilakuka oleh oknum DPRD Pamekasan berinisial HS.
"Secepatnya BK membuka dalang dibalik tanda tangan palsu tersebut, agar tidak liar" Tegas Holis salah satu korlap aksi.
Melihat kinerja BK yang terlalu bertele-tele dan tidak tegas ini, Holis pun berharap pihak partai pengusung dari ketua BK DPRD Pamekasan (Husnul Hidayat) untuk memberikan teguran kepada saudara Husnul Hidayat selaku kader partai.
" Saudara ketau BK ini merupakan kader dari partai PKS, jadi saya berharap dari pihak PKS juga harus bertanggung jawab atas sikap kedernya yang condong tidak profesional dalam menjalankan tugasnya selaku wakil rakyat ini. Sayapun sebenarnya heran atas sikap BK yang menurut say terkesan takut untuk segera mutuskan kasus ini, memangnya siapa HS Itu dan ada hubungan apa antara ketua BK dengan HS ? " Ucapnya.
Sahur ketua komisi IV, Selaku pelapor dari dugaan pemalsuan tanda tangan yang hingga kini masih terpendam di kandang BK DPRD Pamekasan, saat dikonfirmasi melalui nomer Wa nya enggan memberikan komentar atau tanggapan.
"Maaf iya tretan sy tdk bisa komentar apa2," Ucap Sahur.(*swq)
