Bangkalan, kanalmadura.com – sabtu,26/08. Program stimulasi pembangunan rumah bagi warga kurang mampu terancam
tidak terlaksana. , bantuan untuk keluarga miskin
itu belum ada progres jelas. Padahal, batas akhir realisasi program
tersebut 31 Agustus 2017.
Sebagaimana diketahui, total anggaran program stimulasi pembangunan rumah bagi warga kurang mampu mencapai Rp 8.193.536.000. Perinciannya, Rp 7.267.536.000 dari dana alokasi khusus (DAK) dan Rp 926.000.000 dari dana alokasi umum (DAU). Anggaran Rp 8 miliar lebih itu diproyeksikan merevitalisasi 463 rumah warga kurang mampu.
Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bangkalan Wildan Yulianto menyatakan, program stimulasi pembangunan rumah bagi warga kurang mampu terancam gagal. ”Kalau sampai 31 Agustus tidak ada progres, bisa gagal,” katanya.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bangkalan tidak berani merealisasikan proram itu karena dalam juknis tidak ada anggaran biaya tukang. Bantuan senilai Rp 15 juta untuk masing-masing penerima hanya berupa material bangunan. Total ada 463 rumah warga kurang mampu yang menjadi sasaran program tersebut.
”Program ini beda dengan DAK kontraktual. Kalau kontraktual ada proses lelang. Ini sekemanya beda. Jadi, pemerintah pusat langsung mentransfer anggaran kepada pemilik toko material bangunan,” jelasnya. ”Pemilik toko bangunan kemudian menyalurkan material kepada penerima bantuan,” imbuh Wildan.
Itu berarti, bantuan hanya berupa bahan-bahan bangunan yang diberikan kepada penerima. Sedangkan biaya untuk tukang yang akan mengerjakan pembangunan rumah tidak ada. ”Intinya, pemerintah pusat menginginkan sistem gotong royong. Biaya tukang perbaikan rumah ditanggung penerima bantuan,” paparnya.
Dengan juknis seperti itu, lanjut Wildan, pihaknya khawatir penerima bantuan tidak melakukan perbaikan rumah. Dia berharap ada perpanjangan waktu dari yang telah ditentukan terakhir 31 Agustus. Selain itu, pihaknya berharap ada perubahan skema penyaluran bantuan tersebut. ”Mudah-mudahan ada solusi terbaik sehingga program ini bisa jalan,” pungkasnya.
Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir menuding, kinerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman tidak becus. Indikasinya, program stimulasi pembangunan rumah bagi warga kurang mampu terancam gagal. ”Anggaran ada, tinggal mengerjakan. Kalau benar-benar niat kerja, tidak mungkin terjadi hal seperti ini,” katanya.
Sebagaimana diketahui, total anggaran program stimulasi pembangunan rumah bagi warga kurang mampu mencapai Rp 8.193.536.000. Perinciannya, Rp 7.267.536.000 dari dana alokasi khusus (DAK) dan Rp 926.000.000 dari dana alokasi umum (DAU). Anggaran Rp 8 miliar lebih itu diproyeksikan merevitalisasi 463 rumah warga kurang mampu.
Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bangkalan Wildan Yulianto menyatakan, program stimulasi pembangunan rumah bagi warga kurang mampu terancam gagal. ”Kalau sampai 31 Agustus tidak ada progres, bisa gagal,” katanya.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bangkalan tidak berani merealisasikan proram itu karena dalam juknis tidak ada anggaran biaya tukang. Bantuan senilai Rp 15 juta untuk masing-masing penerima hanya berupa material bangunan. Total ada 463 rumah warga kurang mampu yang menjadi sasaran program tersebut.
”Program ini beda dengan DAK kontraktual. Kalau kontraktual ada proses lelang. Ini sekemanya beda. Jadi, pemerintah pusat langsung mentransfer anggaran kepada pemilik toko material bangunan,” jelasnya. ”Pemilik toko bangunan kemudian menyalurkan material kepada penerima bantuan,” imbuh Wildan.
Itu berarti, bantuan hanya berupa bahan-bahan bangunan yang diberikan kepada penerima. Sedangkan biaya untuk tukang yang akan mengerjakan pembangunan rumah tidak ada. ”Intinya, pemerintah pusat menginginkan sistem gotong royong. Biaya tukang perbaikan rumah ditanggung penerima bantuan,” paparnya.
Dengan juknis seperti itu, lanjut Wildan, pihaknya khawatir penerima bantuan tidak melakukan perbaikan rumah. Dia berharap ada perpanjangan waktu dari yang telah ditentukan terakhir 31 Agustus. Selain itu, pihaknya berharap ada perubahan skema penyaluran bantuan tersebut. ”Mudah-mudahan ada solusi terbaik sehingga program ini bisa jalan,” pungkasnya.
Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir menuding, kinerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman tidak becus. Indikasinya, program stimulasi pembangunan rumah bagi warga kurang mampu terancam gagal. ”Anggaran ada, tinggal mengerjakan. Kalau benar-benar niat kerja, tidak mungkin terjadi hal seperti ini,” katanya.
